Produk Layanan Kami

1.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK).

2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian  Ijin Usaha Mikro Dan Kecil  (IUMK).

3.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dari Bupati Kepada Camat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Surat  Ijin  Usaha Mikro dan Kecil

Sarana Pengaduan , saran dan masukan.

-        Kotak saran.

-        Telpon.

Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjui melalui :

a.    Cek Administrasi./ data

b.   Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.

c.    Koordinasi dengan pihak Desa.

d.   Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 hari  sejak diterimanya pengaduan.

e.    Penyelesaian pengaduan sesui dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

Penyelesaian pengaduan melalui musyawarah dengan pihak pengadu

1.     Buku Register dan buku pengambilan

2.     ATK .

3.     Komputer dan Printe

4.     Blangko IMB dan Berita Acara Pengukuran.

5.     Meteran

6.     Kalkulator

7.     Tanda Bukti / Kwitansi  Pembayaran

8.     Buku  Pedoman peruntukan lahan dan status kawasan

1.     Camat

2.     Sekcam

3.     Kasi  Trantrib

4.     Kasi   yanum

5.     Pemproses  SIUMK.

6.    Pelaksana  Pengadministrasian

1.     Dilakukan oleh Camat.

2.     Kasi Pelayanan Umum.

3.     Kasi Trantrib

4.   Kepala  Desa

1.   Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan , waktu proses, , prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya.

1.   Kerahasiaan dan Keamanan berkas  terjamin.

2. Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan  peraturan yang berlaku

Evaluasi dilakukan sebulan sekali.

1.   Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009  tentang uraian Tugas Jabatan srtuktural pada Kecamatan di Kabupaten Sumedang

2. Perbub Sumedang Nomor : 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewanangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.        

1.   Surat Pengantar atau permohonan ijin rame –rame yang sudah ditanda tangani kepala Desa.

2. Foto Copy  KTP dan KK Pemohon

Rekomendasi  Permohonan  Ijin  Rame-rame

Sarana Pengaduan , saran dan masukan.

-       Kotak saran.

-       Telpon.

Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjui melalui :

a.  Cek Administrasi./ data

b. Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.

c.  Koordinasi dengan pihak Desa.

d. Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 hari sejak diterimanya pengaduan.

e.  Penyelesaian pengaduan sesui dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

Penyelesaian pengaduan melalui musyawarah dengan pihak pengadu

-       Buku  Registrasi.

-       Pulpoin

-   Meja Kursi  Kerja

1.   Camat.

2.   Kasi  Tata Pemerintahan

3. Staf  Pelaksana Pelayanan 

Atasan Langsung

1.  Diwujudkan  dalam kualitas  produk  layanan dan proses  layanan yang didukungoleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2. Pemberian informasi kepada pemohon

1.  Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin.

2. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1.  Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan.

2. Pengukuran indeks  kepuasan masyarakat  (IKM)  yang dilaksanakan  setiap  6  bulan sekali.

1.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009  tentang uraian Tugas Jabatan srtuktural pada Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

2.  Perbub Sumedang Nomor : 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewanangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.        

Rekomendasi  Permohonan Pengajuan kredit

-       Buku  Registrasi.

-       Pulpoin

-    Meja Kursi  Kerja

1. Camat.

2. Kasi  yanum.

3. Staf  Pelaksana Pelayanan

Atasan Langsung

1.  Diwujudkan  dalam kualitas  produk  layanan dan proses  layanan yang didukungoleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2.  Pemberian informasi kepada pemohon

1.  Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin.

2.  Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1.  Perda No. 6  Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan.

2.  Peraturan Bupati Sumedang No. 46 tahun 2010 Tentang pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3.  Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2013 Tentang  Administrasi Kependudukan.

4.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009  tentang uraian Tugas Jabatan srtuktural pada Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

5.  Perbub Sumedang Nomor : 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewanangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

1. Surat  Pengantar  atau Permohonan  dari RT, RW  dan Kepalaa Desa

2. Foto Copy KTP dan KK

Rekomendasi Surat  Keterangan Domisili

-       Buku  Registrasi. 

-       Komputer dan Printer.

-     Pulpoint

1. Camat.

2. Sekcam.

3. Kasi Pelayanan Umum

4. Staf Pelaksana Pelayanan

Atasan Langsung

1. Diwujudkan  dalam kualitas  produk  layanan dan proses  layanan yang didukungoleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2.  Pemberian informasi kepada pemohon

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin

2.  Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan

2. Pengukuran indeks  kepuasan masyarakat  (IKM)  yang dilaksanakan  setiap  6  bulan sekali.

1.  Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009  tentang uraian Tugas Jabatan srtuktural pada Kecamatan di Kabupaten Sumedang

2. Perbub Sumedang Nomor : 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewanangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.        

a.   Surat  Pengantar / permohonan  dari RT, RW  ,Kepala Desa dan KUA.

b.  Foto Copy KTP dan KK. Dan STTB/ Ijajah

c.  Phas Photo Ukuran  2 x 3  dan  3  x 4

Rekomendasi  Surat  Keterangan  Dispensasi Nikah

1.   Buku  Registrasi. 

2.   Pilpoin.

3.   Meja dan Kursi

4.  Komputer dan Printer

1.  Camat.

2.  Sekcam

3.  Kasi Pelayanan Umum.

4.  Staf Pelaksana Pelayanan 

Atasan Langsung

1. Diwujudkan  dalam kualitas  produk  layanan dan proses  layanan yang didukungoleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2. Pemberian informasi kepada pemohon

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin.

2.  Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1. Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan.

2. Pengukuran indeks  kepuasan masyarakat  (IKM)  yang dilaksanakan  setiap  6  bulan sekali.

a.    Surat  Pengantar dari RT, RW  dan Kepala Desa.

b.  Foto Copy KTP dan KK.

Sarana Pengaduan , saran dan masukan.

-       Kotak saran.

-       Telpon.

Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjui melalui :

a.  Cek Administrasi/ data.

b. Koordinasi dengan pihak yang mengadukan.

c.  Koordinasi dengan pihak Desa.

d. Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 hari sejak diterimanya pengaduan.

e.  nyelesaian pengaduan sesui dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

Penyelesaian pengaduan melalui musyawarah dengan pihak pengadu

-         Buku  Registrasi.

-         Komputer dan Printer.

-     Pulpoin.

1.  Camat.

2.  Kasi Pelayanan Umum

3.  Kasi  Sosial.

4. Staf Pelaksana Pelayanan 

Atasan Langsung

1.  Diwujudkan  dalam kualitas  produk  layanan dan proses  layanan yang didukungoleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2.  Pemberian informasi kepada pemohon

1. Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin

2.  Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme