Produk Layanan Kami

1.       Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009  tentang uraian Tugas Jabatan srtuktural pada Kecamatan di Kabupaten Sumedang

2.    Perbub Sumedang Nomor : 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewanangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

1.      Surat  Pengantar dari RT, RW  dan Kepalaa Desa.

2.     Foto Copy KTP dan KK.

3. Phas Photo Ukuran  3 x 4 

-            Buku  Registrasi.

-            Komputer dan Printer.

-       Pulpoin

1.      Camat.

2.      Kasi Trantrib

3.   Staf Pelaksana Pelayanan 

Atasan Langsung

1.     Diwujudkan  dalam kualitas  produk  layanan dan proses  layanan yang didukungoleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2.   Pemberian informasi kepada pemohon

1.     Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin.

2.   Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1.     Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan

2.    Pengukuran indeks  kepuasan masyarakat  (IKM)  yang dilaksanakan  setiap  6  bulan sekali.

1. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009  tentang uraian Tugas Jabatan srtuktural pada Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

2. Perbub Sumedang Nomor : 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewanangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.        

Sarana Pengaduan , saran dan masukan.

-       Kotak saran.

-       Telpon.

Penanganan pengaduan melalui kotak saran akan ditindaklanjui melalui :

a.  Cek Administrasi./ data

b. Koordinasi dengan pihak yang mengadukan

c.  Koordinasi dengan pihak Desa.

d. Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 hari  sejak diterimanya pengaduan.

e.  Penyelesaian pengaduan sesui dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

Penyelesaian pengaduan melalui musyawarah dengan pihak pengadu

-       Komputer/laptop

-       Printer

-    Buku  Registrasi

1.   Camat.

2.   Kasi  Yanum

3.   Staf  Pelaksana Pelayanan 

Atasan Langsung

1.   Diwujudkan  dalam kualitas  produk  layanan dan proses  layanan yang didukungoleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2.  Pemberian informasi kepada pemohon

1.      Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin

2.   Kepastian biaya yang dikeluarkan sudah 

1.   Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009  tentang uraian Tugas Jabatan srtuktural pada Kecamatan di Kabupaten Sumedang.

2. Perbub Sumedang Nomor : 55 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 tahun 2004 tentang pelimpahan sebagian kewanangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.        

Legalisir  KTP  dan  KK

-        -  Buku  Registrasi.

-       - Bolpoin.

- Meja dan Kursi kerja

1.  Camat.

2.  Kasi  Yanlik

3. Staf Pelaksana Pelayanan 

Atasan Langsung

1.    Diwujudkan  dalam kualitas  produk  layanan dan proses  layanan yang didukungoleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya.

2.  Pemberian informasi kepada pemohon

1.   Kerahasiaan dan keamanan berkas terjamin

2.  Bebas Kupsi, Kolusi dan Nepotisme

1.   Evaluasi dilaksanakan sebulan sekali jika tidak ada pengaduan

2.  Pengukuran indeks  kepuasan masyarakat  (IKM)  yang dilaksanakan  setiap  6  bulan sekali.

1.   Pengantar RT/RW,

2.   Formulir permohonan pindah  bagi yang pindah,

3.   Kartu Keluarga,

4.   KTP-el bagi yang sudah memiliki,

5.   Surat keterangan kehilangan dan      kepolisian Kecamatan/Desa  bagi  yang kehilangan,

6.  Pas  foto 3x4 cm 3 lembar  berwarna  sesuai dengan tahun lahir  (merah:gasal,biru:genap).

Surat Keterangan Pindah Datang

Ø Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) di: Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan, atau  Desa.

Ø Penanganan pengaduan melalui media tersebut di atas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

-        Cek administrasi,

-        Cek data dan/atau lapangan,

-        Koordinasi internal/eksternal, dan

-        Koordinasi instansi terkait.

Ø Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

Ø Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan Permasalahan yang ada

-      Camat  ,

-      Sekcam,

-      Kepala Seksi  Pelayanan Umum,

-      Petugas Registrasi  Desa,

-      Petugas Pelayanan Kecamatan/Dindukcapil,

-      Operator SIAK,

-   penatalaksana kearsipan. 

-      Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya,

-    Adanya jaminan bebas dari KK 

1.  Undang-undang No.24 th 2013 tentang perubahan Undang-undang RI  No. 23 Th. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2.  Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  Publik  ( Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112 Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor. 5038 ); 

3.  Peraturan Pemerintah RI No. 37 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI  No. 23 th 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara RI Th 2007  No 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736 ).

4.  Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara RI tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara RI No. 5357);

5.  Peraturan Presiden RI No. 25 Th. 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

6.  Perda No. 6  Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan.

7.  Peraturan Bupati Sumedang No. 46 tahun 2010 Tentang pedoman Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2013 Tentang  Administrasi Kependudukan

a.  Pengantar RT,RW./ Kepala Desa.

b.  Formulir permohonan  KTP. EL.

c.  Foto  Copy Kartu Keluarga.

d.  KTP. EL. Lama  bagi permohonan Pergantian.

e.  Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian bagi pemohon pengganti karena hilang

Sarana Pengaduan , saran dan masukan.

-       Kotak saran.

-       Telpon.

Cek Administrasi./ data

a.     Koordinasi dengan pihak yang mengadukan

b.     Koordinasi dengan pihak Desa.

c.     Responsif pengaduan akan ditindaklanjuti 1 hari    sejak diterimanya pengaduan.

d.     Penyelesaian pengaduan sesui dengan kondisi dan permasalahan yang ada.

e.   Penyelesaian pengaduan melalui musyawarah dengan pihak pengadu. 

Sarana dan Prasarana.

a.  Buku Register.

b. Formulir  Permohonan KTP. EL

c.  Blanko Tanda Bukti  KTP.EL.

d. Perangkat alat Rekam KTP.EL dan pendukungnya.

e.  Komputer dan Printer.

f.   Cap dan tanda tangan Camat.

g.  Filing Cabinet.

h. Meja

Fasilitas pendudkung sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan

a.  Dilakukan oleh Camat.

b.  Kasubag Pelayanan Umum.

Kepala  Desa

a.     Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan , waktu proses, , prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya.

b.   Adanya UU No. 24 tahun 2013 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan tidak di pungut biaya.

a.     Dokumen Kartu  Tanda Penduduk Elektronik (KTP.EL)  dicetak menggunakan bahan  Khusus  ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cataatan Sipil..

b.     KTP.EL  tertera nomor NIK

c.   Terdapat Proses  verifikasi dari Data Base  Center .

Rekomendasi   Kartu  Keluarga

1.   Sarana dan Prasarana.

a.    Buku Register.

b.   Formulir permohonan KK.

c.    Formulir perubahan bio data.

d.   Formulir surat pernyataan perubahan bio data.

e.    Surat Keterangan Kelahiran / Kematian.

f.     Blangko KK.

g.    Cap dan tanda tangan Camat.

h.   Lemari penyimpan dokumen.

i.     Komputer dan printer.

j.     Filing Cabinet.

k.   Meja

Fasilitas pendudkung sesuai dengan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan.

a.    Camat.

b.   Sekcam.

c.    Kasi  Pelayanan Umum.

d.   Petugas Registrasi Kecamatan.

e.    Petugas Pelayanan Kecamatan.

f.  Operator.

a.  Dilakukan oleh Camat.

b.  Kasubag Pelayanan Umum.

c.  Kepala Desa.

a.  Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan , waktu proses, , prosedur dan didukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya.

b.  Adanya jaminan bebas dari KKN.

c.  Adanya UU No. 24 tahun 2013 tentang pelayanan Administrasi Kependudukan tidak di pungut biaya

a.  Dokumen Kartu Keluarga dicetak menggunakan Kertas Khusus ditandatangani oleh kepala keluarga dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan .

b.  Dokumen Kartu Keluarga diberi nomor Kendali Blangko.

Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan mekanisme sebagai berikut :

a.  Setiap pemohon penerbitan dokumen Kependudukan secara acak akan diberikan formulir  ( IKM ) untuk diisi.

b.  Pengumpulan dan pengelolaan data.

Evaluasi berdasarkan pengawasan Atasan Langsung terkait Kinerja dan disiplin.